PENGUKURAN KINERJA

PENGERTIAN TENTANG PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi,
program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor public bukanlah hal mudah. Salah satu nya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk melakukan nya.

Diskusi dan wacana tentang hal ini berkembang setidaknya dalam 3 hal. Pertama, apa yang diukur. Kedua, bagaimana mengukurnya. Ketiga, bagaimana melaporkan nya.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncankan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat direncanakan.

Secara umum, pengukuran kinerja menujukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan atau kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan dari kegiatan atau kebijakan. Berikut tujuan penilaian kinerja disektor public:

1.      Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor public digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi.

2.      Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategic organisasi serta mewujudkan visi dan misinya.

3.      Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

4.      Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward (misalnya kenaikan gaji, tunjangan dan promosi) atau punishment (misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran).

5.      Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai.

6.      Menciptakan akuntabilitas public

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

VALUE FOR MONEY

Yaitu indicator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nikai tertentu bagi masyarakatnya. Dalam konsep ini, indicator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien dan efektif.

Ekonomi

  Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan output.

Efisiensi

          Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu menghasilkan output sebesar-besarnya. Oleh karena itu, efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara, yaitu :

1.      Menaikan output untuk input yang sama

2.      Menaikan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input

3.      Menurunkan input untuk output yang sama

4.      Menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output

Efektivitas

          Efektivitas merupakan hubungan output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan uraian ketiga, indicator kinerja organisasi sektor publik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.      Efisiensi terkait dengan input dan output

2.      Efektivitas terkait dengan output

3.      Ekonomi terkait dengan input

 

Khusus untuk pengukuran outcome, dibutuhkan beberapa strategi khusus berikut mengingat beberapa karakteristik khas sebuah outcome.

1.      Outcome tercapai dalam jangka menengah, tidak secara langsung setelah sebuah kegiatan dilaksanakan.

2.      Outcome seringkali tercapai dengan adanya factor diluar kendali organisasi sektor public.

3.      Beberapa outcome bersifat kualitatif.

PELAPORAN KINERJA

Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Proses audit pun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja.

Sebagai sebuah media yang menyampaikan informasi tentang kinerja, informasi dalam laporan kinerja setidaknya memuat informasi berikut :

1.      Informasi tentang realisasi input

2.      Analisis ekonomi

3.      Informasi tentang realisasi output

4.      Analisis efisiensi

5.      Informasi tentang capaian outcome

6.      Analisis efektivitas

Informasi tentang realisasi input disajikan berdasarkan data realisasi anggaran berdasarkan catatan akuntansi atau sumber keuangan lainnya. Informasi ini diikuti dengan analisis keekonomian yang akan menghasilkan kesimpulan keekonomian sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

Informasi tentang realisasi output disajikan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, baik data tentang penyelenggaraan kegiatan maupun data kuantitatifnya. Informasi ini diikuti oleh analisis efisiensi dengan menghubungkan dengan informasi input yang sebelumnya telah diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sebuah kegiatan atau aktivitas tersebut telah dilaksanakan secara efisien.

Untuk melakukan analisis efektivitas, data outcome diolah dan disajikan pada beberapa cara tertentu. Salah satunya adalah melakukan perbandingan. Data actual dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, target yang ditetapkan, atau dengan organisasi lain.

Analisis efektivitas juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi mengumpulkan data dan informasi tentang outcome.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Setiap instansi pemerintah wajib menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan inerja secara tertulis, periodic, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kemudian, pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan hal-hal berikut.

1.      Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing serta memuat kegagalan dan keberhasilan.

2.      Prinsip prioritas. Hal-hal yang dilaporkan adalah hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

3.      Prinsip manfaat. Yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.